Isu transparansi dan etika bisnis semakin menjadi sorotan di tengah tuntutan publik terhadap akuntabilitas perusahaan. Salah satu aspek penting dalam laporan tahunan adalah business ethics disclosure atau pengungkapan etika bisnis. Etika bisnis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku moral, namun juga menjadi tolok ukur akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Dosen Akuntansi UBAYA, Dr. Riesanti Edie Wijaya, S.E., M.SI., Ak., CA, melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana karakteristik tata kelola perusahaan, seperti kepemilikan, independensi dewan, dan keragaman gender, mempengaruhi luasnya pengungkapan etika bisnis pada perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2017 hingga 2019.

Tingkat Pengungkapan Etika Bisnis

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan manufaktur di Indonesia sudah memiliki komitmen pada etika bisnis. Contohnya, pada tahun 2019, sebanyak 91% perusahaan menegaskan pentingnya etika dalam aktivitas kerja, dan 81% sudah memiliki kode etik tertulis. Selain itu, kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, dan workshop etika juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya etika bisnis semakin mengakar dalam budaya perusahaan.

Peran Dewan Komisaris Independen

   Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan etika bisnis. Hal ini kemungkinan karena fungsi dewan independen lebih banyak bersifat monitoring dan tidak terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari di perusahaan. Oleh karena itu, meskipun secara teori dewan independen seharusnya memperkuat tata kelola, perannya dalam mendorong transparansi etika ternyata masih terbatas. 

Keragaman Gender di Dewan

   Keragaman gender dalam dewan komisaris juga tidak terbukti berpengaruh signifikan. Hal ini dijelaskan melalui Critical Mass Theory, yang menyebutkan bahwa jumlah perempuan di dewan masih terlalu kecil untuk memberikan pengaruh yang nyata bagi kebijakan perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan perempuan belum cukup banyak untuk mendorong perubahan yang berarti dalam pengungkapan etika bisnis. 

Kepemilikan Terkonsentrasi

   Konsentrasi kepemilikan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap luasnya pengungkapan etika bisnis. Pemegang saham mayoritas cenderung mendorong transparansi yang lebih tinggi untuk mengurangi asimetri informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dengan kata lain, semakin besar kekuatan blok pemegang saham, maka semakin kuat dorongan untuk mengungkapkan praktek etika bisnis. 

Kepemilikan Pemerintah

  Kepemilikan pemerintah dalam suatu perusahaan juga memberikan dampak positif terhadap pengungkapan etika bisnis. Pemerintah sebagai pemegang saham memiliki pengaruh besar untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dapat memperkuat praktek tata kelola yang etis. 

Kepemilikan Manajerial

   Berbeda dengan kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial justru berdampak negatif pada pengungkapan etika bisnis. Semakin besar porsi kepemilikan manajerial, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang etis. Hal ini diduga karena manajer lebih memilih menyimpan informasi untuk kepentingan pribadi, sehingga mengurangi transparansi kepada publik. 

Faktor Tambahan yang Mempengaruhi

  Selain faktor kepemilikan dan dewan, penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luasnya pengungkapan etika bisnis. Perusahaan besar dengan auditor ternama cenderung lebih transparan, karena reputasi dan skala operasi mendorong mereka untuk menunjukkan akuntabilitas yang lebih tinggi. 

  Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki peran krusial dalam mendorong transparansi etika bisnis. Meski independensi dewan dan keragaman gender belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, kepemilikan yang terkonsentrasi dan kepemilikan pemerintah terbukti meningkatkan luasnya pengungkapan etika. Sebaliknya, kepemilikan manajerial justru melemahkan transparansi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan eksternal, meningkatkan representasi perempuan di dewan, dan mendorong manajemen untuk lebih akuntabel agar dapat menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan di Indonesia.

 

*Note: 

Ulasan diatas merupakan rangkuman dari:

Putri, S. A., & Wijaya, R. E. (2024). The power of outside monitors and owners on disclosure of business ethics: An empirical study. Atlantis Press. 

Download full artikel: https://doi.org/10.2991/978-94-6463-244-6_15

 

(Nadine)